BANJIR, BANJIR BANDANG, DAN TANAH LONGSOR
sorotan
Laporan ini disusun dan diterbitkan oleh Platform Koordinasi Kemanusiaan Indonesia/Indonesia Humanitarian Coordination Platform. Laporan ini mencakup periode 1 hingga 2 Desember. Laporan berikutnya akan diterbitkan pada atau sekitar tanggal 3 Desember.
Laporan Situasi Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera (1 Desember 2025)
Platform Koordinasi Kemanusiaan Indonesia (IHCP) merilis Laporan Situasi (Sitrep) Nomor 1 mengenai bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana ini dipicu oleh hujan deras berturut-turut yang terjadi antara tanggal 22 hingga 25 November 2025, berdampak pada 18 kabupaten/kota di Aceh, 9 di Sumatera Barat, dan 10 di Sumatera Utara.
Dampak dan Korban
Per 30 November 2025, tercatat jumlah korban tewas telah mencapai 442 orang, 402 orang masih hilang, dan 638 orang lainnya luka-luka di ketiga provinsi. Sebanyak 335.139 jiwa telah mengungsi.
- Sumatera Utara mengalami dampak terparah, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga. Di provinsi ini, 217 orang dilaporkan meninggal dan 209 orang masih hilang.
- Aceh mencatat 96 orang meninggal, 75 orang hilang, dan 8 orang luka-luka, dengan total 62.000 KK atau 239.267 jiwa mengungsi.
- Sumatera Barat mencatat 129 orang meninggal, 118 orang hilang, dan 16 orang luka-luka. Jumlah pengungsi mencapai 11.820 KK atau 77.918 jiwa.
Akses transportasi sangat terganggu, dengan beberapa jalur provinsi dan nasional terputus akibat tanah longsor dan kerusakan jembatan. Hal ini mempersulit akses distribusi dan membuat beberapa wilayah di Sumatera Utara, serta Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah di Aceh, masih belum dapat diakses melalui jalur darat. Kelangkaan bantuan pangan juga memicu laporan penjarahan di gudang Bulog dan beberapa minimarket di Tapanuli Tengah, Sibolga.
Respons Tanggap Darurat
Pemerintah yang dikoordinasikan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) memprioritaskan pencarian, penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, serta pembukaan akses ke daerah terisolir. Berbagai alutsista, termasuk lima helikopter, dikerahkan untuk mengirimkan logistik dan bantuan ke daerah yang terisolir seperti Tapanuli Tengah. BNPB juga mengaktifkan dukungan komunikasi darurat menggunakan jaringan satelit Starlink di daerah jangkauan terbatas.
Unsur Nonpemerintah (PMI, LSM anggota HFI, dan IHCP) telah aktif di lapangan. Dukungan yang diberikan meliputi makanan siap saji, air bersih, selimut, kasur, obat-obatan, layanan kesehatan darurat, dan perlengkapan keluarga.
Koordinasi dan Kebutuhan
Manajemen logistik strategis dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Klaster Logistik Nasional telah diaktifkan, dipimpin oleh BNPB dan difasilitasi oleh PMI dan WFP, dengan mendirikan enam pusat logistik di bandara-bandara utama.
Klaster lainnya yang aktif adalah Klaster Kesehatan (dipimpin Kemenkes) dan sub-klaster Perlindungan untuk Kelompok Rentan. Data kebutuhan yang diidentifikasi oleh Klaster Logistik dapat diakses melalui portal BNPB.